TASIKNET – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RS Welas Asih dan mengusulkan perubahan nama Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai kritik dari berbagai pihak. Kebijakan tersebut dinilai tidak relevan dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pengamat politik dan dosen di Bandung, Wim Tohari Daniealdi, menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi di tengah berbagai persoalan mendesak, khususnya di sektor kesehatan. “Banyak masalah penting yang lebih layak mendapat perhatian daripada sekadar mengganti nama rumah sakit,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).
Ganti Nama RSUD Al Ihsan Dinilai Gimik Politik, Publik Pertanyakan Prioritas Gubernur Jabar
Menurut Wim—yang akrab disapa Aldi—langkah Dedi Mulyadi lebih condong pada pencitraan politik ketimbang upaya membenahi sistem layanan publik. Ia juga menyoroti alasan penggantian nama RSUD menjadi Welas Asih yang diklaim bernuansa kultural Sunda. “Sunda dan Islam itu satu kesatuan, mengganti nama bernuansa Islam seperti Al Ihsan justru membingungkan,” katanya.
Aldi juga mengkritik gaya kepemimpinan Dedi yang dinilainya terlalu berorientasi pada figur atau persona. “Gaya ‘bapakisme’ yang dibawa justru bertentangan dengan semangat demokrasi yang berbasis sistem. Pemerintahan harus berjalan karena sistem, bukan karena sosoknya,” jelasnya.
Budayawan dan Pengamat Sarankan Dedi Fokus Bangun Sistem Bukan Rebranding Nama
Kritik serupa datang dari budayawan Sunda, Hawe Setiawan, terkait wacana penggantian nama Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, identitas administratif daerah seharusnya muncul dari aspirasi masyarakat, bukan atas kehendak sepihak kepala daerah. “Yang lebih penting saat ini adalah menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan sosial yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Aldi menambahkan, dengan popularitas tinggi yang dimiliki Dedi Mulyadi, seharusnya ia bisa memanfaatkannya untuk membangun sistem kesehatan dan sosial yang lebih baik. “Kalau sistemnya sudah kuat, barulah branding atau penggantian nama bisa dilakukan. Sekarang bukan waktunya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa modal sosial seperti popularitas bersifat sementara dan sangat rentan bila tidak dikelola dengan bijak. “Jangan sampai potensi besar ini justru tersia-siakan karena sibuk mengurus hal-hal yang tidak substantif,” tutupnya.