TASIKNET – Isu pemangkasan kuota haji Indonesia 2025 hingga 50 persen akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa kuota jemaah haji dari Indonesia tetap utuh dan tidak akan dipotong. Kepastian ini disampaikan setelah serangkaian pertemuan antara otoritas Kerajaan Arab Saudi dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dari Indonesia.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi jutaan calon jemaah haji yang tengah menanti giliran berangkat. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu malam, 11 Juni 2025, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana pemangkasan kuota sebelumnya memang sempat muncul sebagai bagian dari evaluasi internal pihak Arab Saudi.
“Pihak Saudi menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah aspek dalam pelaksanaan haji tahun ini. Tapi itu lebih sebagai peringatan agar manajemen haji ditingkatkan, bukan keputusan resmi soal pengurangan kuota,” kata Dahnil.
Arab Saudi Tetap Percaya kepada Indonesia
Meskipun sempat muncul kekhawatiran, hasil diskusi antara Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuahkan hasil positif. Arab Saudi menyatakan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam penyelenggaraan haji.
“Arab Saudi melihat komitmen besar dari Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji. Mereka percaya terhadap sistem yang kini dijalankan oleh BP Haji,” ujar Dahnil.
Langkah strategis pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Haji dinilai sebagai gebrakan penting. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola seluruh proses haji secara lebih profesional dan terstruktur, mulai dari pemberangkatan hingga pelayanan jemaah di tanah suci.
Manajemen Haji yang Lebih Profesional
Pembentukan BP Haji menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi layanan haji. Menurut Dahnil, sistem baru ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.
“Ini bentuk komitmen Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Kita ingin pastikan semua proses berjalan lebih transparan dan efisien,” jelasnya.
Isu pemangkasan kuota haji yang sempat mencuat, kata Dahnil, tidak perlu lagi membuat masyarakat cemas. Pemerintah berjanji akan terus menjaga agar kuota haji Indonesia tetap utuh, bahkan diupayakan bertambah.
“Presiden dan kami yang mendapat amanat akan mengawal penuh agar kuota tidak dikurangi. Ke depan, kita juga berharap ada tambahan kuota,” tegasnya.
Masa Tunggu Haji Masih Panjang, Tambahan Kuota Diharapkan
Salah satu alasan kekhawatiran publik atas wacana pemotongan kuota adalah karena masa tunggu haji di Indonesia yang tergolong sangat panjang. Di beberapa provinsi, antrean keberangkatan bisa mencapai lebih dari 25 tahun. Jika kuota dikurangi, masa tunggu ini bisa bertambah drastis.
Dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat setiap tahun, tambahan kuota menjadi harapan besar bagi masyarakat. Pemerintah pun menyadari bahwa perlu ada upaya diplomasi dan evaluasi manajemen yang kuat agar Indonesia bisa terus mendapat kepercayaan dari pihak Saudi.
Selain menjaga hubungan bilateral dengan Arab Saudi, BP Haji juga tengah melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pelatihan petugas haji, transparansi pembagian kuota daerah, hingga pengawasan terhadap peran syarikah atau penyedia layanan di Arab Saudi.
Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji 2025
Dengan konfirmasi dari Arab Saudi bahwa tidak ada pengurangan kuota haji Indonesia 2025, pemerintah memastikan bahwa proses persiapan dan pelaksanaan ibadah haji akan terus diawasi dengan ketat. Evaluasi tahun ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki segala kekurangan dan memastikan pelayanan jemaah lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada proses. Seluruh langkah diplomasi dan reformasi yang dilakukan bertujuan untuk menjamin hak jemaah serta mempercepat waktu tunggu bagi calon haji yang sudah menanti bertahun-tahun.