TASIKNET — Wacana kebijakan pajak kian meresahkan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, menyoroti keras rencana penerapan pajak atas uang amplop kondangan yang diterima masyarakat dalam hajatan atau acara pernikahan.
Pernyataan itu disampaikan Mufti dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, yang kemudian viral usai diunggah akun Instagram @pstore, pada Kamis, 24 Juli 2025.
“Bahkan kami dengar, dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah ini kan tragis, sehingga membuat rakyat kami cukup menjerit,” kata Mufti, dilansir tasiknet.com dari akun Instagram @pstore, pada Kamis, 24 Juli 2025.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan fiskal saat ini tak hanya menekan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku UMKM dan generasi muda yang menggantungkan penghasilan di platform digital. “Mereka jualan di Shopee, TikTok, Tokopedia dipajaki. Influencer pun kena. UMKM bingung, anak-anak muda mulai menghitung ulang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet yang merasa makin terjepit oleh kebijakan negara.
Akun @nathantwijaya menulis, “Ini parah sih asli, apa’ ajeh dipakein pajak.”
Komentar lebih pedas datang dari akun @radarhm_, “Pengeluaran terbesar negara ini adalah menggaji pejabat yang gak berkompeten, salah satunya bisa jadi termasuk anda. Jadi pejabat lah yang rakyat subsidi, bukan rakyat yang pemerintah subsidi.”
Sementara akun @jinsh1iiii menyuarakan kelelahan publik terhadap kebijakan yang tak berpihak:
“Hadeh… bisa nggak sih sehari aja pemerintah kasih kabar baik buat rakyat? Miris liatnya.”
Pajak Semakin Meluas, Kepercayaan Publik Tergerus
Mufti juga menyebut bahwa tekanan pajak yang terus meluas ini berkaitan dengan hilangnya sumber penerimaan negara akibat kebijakan pengalihan dividen ke Danantara. “Negara kehilangan pemasukan, dan akhirnya rakyat yang diperas,” katanya.
Menurutnya, jika kebijakan ini terus berjalan tanpa arah yang berpihak pada rakyat kecil, maka bukan hanya ekonomi masyarakat yang terganggu, tapi juga kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin luntur.***