TASIKMALAYA — Ratusan warga Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (15/7/2025). Aksi yang berlangsung di depan kantor desa tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana desa dan kekecewaan terhadap kepemimpinan kepala desa.
Berdasarkan pantauan di lapangan, warga membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan yang menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan desa. Mereka mendesak Kepala Desa Buniasih untuk segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu menjalankan pemerintahan secara bersih dan transparan.
Tuntutan Warga: Dari Dana Desa hingga Janji Kampanye
Sejumlah tuntutan disuarakan warga, di antaranya adalah koreksi serta transparansi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024 dan 2025. Warga juga menagih pembayaran hak insentif bagi perangkat RT/RW serta kader kesehatan yang selama ini belum terealisasi.
Selain itu, warga mempertanyakan kejelasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2024 dan 2025 yang dinilai tidak transparan. Mereka juga menyoroti janji kampanye kepala desa yang tidak kunjung dilaksanakan, termasuk program bantuan khusus untuk anak yatim.
Warga menilai pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah desa setempat.
Sorotan Anggaran Rp 630 Juta
Aksi unjuk rasa juga dipicu oleh kekecewaan warga terkait turunnya anggaran dana desa tahun 2025 yang disebut telah cair sejak bulan Ramadhan dengan nilai mencapai Rp 630 juta. Namun hingga saat ini, warga menilai belum ada kejelasan mengenai penggunaannya dalam pembangunan desa.
“Kami hanya ingin transparansi. Ini uang rakyat, seharusnya dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan dengan jelas,” kata salah seorang warga kepada wartawan.
Ultimatum Warga: Kepala Desa Diminta Mundur
Dalam aksinya, massa secara tegas meminta kepala desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari pihak desa, warga mengancam akan membawa permasalahan ini ke tingkat kabupaten.
Aksi demonstrasi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat kepolisian untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hingga siang hari, warga masih berkumpul di sekitar kantor desa sembari menunggu tanggapan resmi dari pemerintah desa.