TASIKNET – Pada Senin, 16 Juni 2025, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengejutkan banyak pihak dengan keputusan tegasnya: menghentikan proyek benteng abrasi di Kecamatan Cipatujah senilai Rp 4,2 miliar. Keputusan ini muncul setelah ia menemukan fakta bahwa saldo total dana Belanja Tak Terduga (BTT) 2025, sebesar Rp 28 miliar, sudah “ludes” pada bulan Maret—hanya dalam tiga bulan pertama.
BTT Habis Lebih Cepat dari Hujan Musim
“Aneh, masa anggaran BTT sebesar itu habis hanya dalam tiga bulan?” tanya Bupati Cecep saat sidak ke lokasi proyek di tepi Sungai Pasanggrahan. Ia mengungkapkan kekesalannya dalam video sidak berdurasi 14 menit yang diunggah di Instagram @cecepnurulyakin77.
Dana BTT memang disiapkan untuk mengantisipasi kondisi tak terduga—bencana alam seperti banjir atau longsor—yang bisa datang tanpa tanda. Jika dana ini habis di awal tahun, bagaimana menghadapi keadaan darurat yang bisa terjadi kemudian?
Proyek Cipatujah: Bukan Prioritas dan Bukan Domain Daerah
Bupati menekankan bahwa proyek benteng abrasi di Cipatujah bukanlah hal mendesak. Bahkan, proyek ini berada di wilayah yang masuk kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWWS), bukan otoritas Pemkab Tasikmalaya .
Menurut Cecep, anggaran BTT idealnya digunakan untuk infrastruktur vital—jalan raya yang rusak parah di Mangunreja–Sukaraja, Tanjungjaya, serta penghubung Cisaggar–Bojonggambir misalnya, jauh lebih mendesak.
Sidak dan Teguran: Efek Domino bagi Pelaksana
Saat sidak, Bupati terlihat memarahi pelaksana, bahkan langsung menghentikan pekerjaan di tempat. Penyikapan seperti ini seakan menelanjangi betapa rakusnya penyerapan anggaran tanpa pertimbangan strategis. Di sisi lain, ini menjadi sinyal bagi proyek-proyek lain: akurasi penggunaan dana publik harus jadi prioritas.
Menyusun Prioritas: BTT untuk Kesiagaan, Bukan Aktivitas Biasa
Anggaran BTT lebih mirip “cadangan payung” untuk ribut-bising di tengah hujan badai infrastruktur. Bupati Cecep mempertanyakan: jika tidak ada alokasi darurat, dari mana dana untuk bencana berikutnya? Bukankah aman-aman saja jika tiga bulan awal langsung menghabiskan semua cadangan?
Undang‑undang dan aturan mengatur alokasi tak terduga ini untuk momen darurat. Jika habis sebelum waktunya, integritas fiskal pemerintah dipertanyakan.
Fokus ke Infrastruktur Penyelamatan
Bupati menegaskan pentingnya alokasi dana ke sektor paling krusial: perbaikan jalan yang rusak parah dan menjadi penghubung vital warga Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan menggunakan gaya metafora, anggaran itu layaknya “tali tambang” yang menopang jembatan ekonomi — jika putus di beberapa titik, akses vital pun terganggu.
Penegakan AKuntabilitas Publik
Langkah Bupati Cecep bukan hanya soal dana BTT. Ini juga soal memperkuat akuntabilitas dan memperlihatkan kepada publik bahwa setiap rupiah milik rakyat mesti dikelola dengan bijak.
Sidik mendadak sekaligus penilaian on‑the‑spot memaksa pelaksana untuk teliti, transparan, dan bertanggung jawab.
Dampak Kebijakan: Pelajaran untuk Proyek Serupa
- Deteksi dini anggaran boros
Penyerapan dana yang cepat dan tak terencana bisa menjadi alarm bagi pemerintah daerah lain untuk lebih berhati‑hati. - Prioritas berdasarkan urgensi
Proyek harus masuk dalam prioritas berdasarkan urgensi—bukan sekadar berjalan karena dana tersedia. - Koordinasi antar lembaga
Jika sebuah proyek berada di luar kewenangan daerah, anggaran daerah seharusnya diarahkan untuk program yang benar‑benar dalam otoritasnya.
Melecut Semangat Transparansi dan Tanggung Jawab
Keputusan menghentikan proyek benteng abrasi bukan sekadar tindakan administratif. Ini simbol betapa pentingnya pengelolaan dana publik—bahkan “darurat” harus diperlakukan dengan berkembang.
Dengan menahan proyek “tidak prioritas”, Bupati Cecep tidak hanya menjaga kesiapan menghadapi bencana, tetapi juga mempertegas bahwa belanja daerah harus berorientasi pada kebutuhan nyata, bukan hanya sekadar eksistensi belaka. Ini sarana untuk membangun sistem keuangan publik yang tahan lama, seperti pondasi jalan tahan banjir.